CPOPC menyatakan kekhawatiran atas ketidakpastian seputar isu pelaksanaan EUDR.

HEBOH soal Regulasi Defirestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR), terutama di kalangan pelaku industri sawit di Indonesia, ternyata negara-negara yang menjadi anggota Uni Eropa (UE) belum memahami dan belum tentu mematuhi regulasi itu.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara sejumlah pejabat Dewan Negara-Negara Penghasil Kelapa Sawit atau The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dengan pihak terkait di Madrid, Spanyol, 28 Mei 2024 lalu.

Dalam pertemuan yang digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid, seperti keterangan resmi yang dikutip, Sabtu (1/6), turut dihadiri oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol, Dr Muhammad Najib.

Yang hadir dari pihak CPOPC adalah Sekretaris Jenderal Dr Rizal Affandi Lukman (Indonesia) dan Wakil Sekretaris Jenderal Datuk Nageeb Wahab (Malaysia).

Sementara dari pihak Spanyol adalah dari Yayasan Kelapa Sawit Berkelanjutan Spanyol yang terdiri dari 
Horacio González – Alemán dan Horacio González selaku  Penasihat Eksekutif Yayasan Kelapa Sawit Berkelanjutan Spanyol.

Awalnya, dalam pertemuan itu dilakukan pertukaran informasi antara pihak CPOPC dengan pelaku industri dan para pejabat dari pemerintah Spanyol.

Mereka berbicara tentang pandangan dan perkembangan terbaru terkait kesiapan pelaksanaan EUDR di tingkat negara-negara anggota UE dan tantangan lain yang dihadapi industri kelapa sawit.

Datuk Nageeb Wahab yang memimpin pertemuan itu mengangkat berbagai kekhawatiran dan berbagai isu, terutama dalam fase awal pelaksanaan EUDR yang dijadwalkan pada 30 Desember 2024. 

Nah, akhirnya dalam pertemuan awal itu terungkap, walau pelaksanaan EUDR bakal terlaksana dalam waktu dekat, ternyata tingkat kesiapan negara-negata anggota UE belum jelas.

Pihak produsen sawit pun merasakan hal yang sama. Spanyol dan anggota UE serta negara-negara produsen sawit mengaku belum bisa bersikap jelas apakah akan mematuhi EUDR atau tidak.

Namun dalam pertemuan itu disepakati bahwa yang dirasakan anggota UE dan negara-negara produsen sawit itu disebabkan oleh kurangnya kejelasan panduan pelaksanaan dari Komisi Eropa. 

Dalam hal ini, CPOPC menyatakan kekhawatiran atas ketidakpastian seputar isu pelaksanaan EUDR.

Tetapi mereka optimis dengan persiapan yang sedang berlangsung di negara-negara anggota CPOPC seperti upaya pembentukan Badan Sawit Nasional di Indonesia dan e-MSPO Malaysia untuk mematuhi peraturan EUDR tersebut.