Pemerintah seperti tutup mata dan tidak peduli dengan produktivitas tanaman kelapa sawit.

"KITA merasa seperti anak tiri, sementara komoditas perkebunan seperti kopi dan kakao mendapatkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah pusat."

Ucapan iti keluar dari mulut John Simamora, yang memikul amanah sebagai Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Bengkulu. Intonasi suaranya terdengar berat.

Ketidakadilan dalam alokasi pupuk subsidi ini, menurut Jhon, sangat memengaruhi kesejahteraan petani kelapa sawit. Mereka merasa tidak diakui dan ditinggalkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan hasil panen dan kualitas produksi.

"Pemerintah seperti tutup mata dan tidak peduli dengan produktivitas tanaman kelapa sawit, padahal pajak dari kelapa sawit mereka pungut," tuturnya.

Ia menyerukan agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap nasib petani sawit. Mereka menuntut agar tanaman sawit juga dimasukkan dalam alokasi pupuk subsidi demi menjaga keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani.

"Kami minta agar tanaman sawit juga dimasukkan dalam alokasi pupuk subsidi demi menjaga keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani," harap John.

Meski begitu, John mengaku, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa pemerintah akan mengubah kebijakan alokasi pupuk subsidi untuk memasukkan tanaman kelapa sawit. Hal ini menimbulkan kekecewaan dan ketidakpastian di kalangan petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.

"Jangan sampai petani kelapa sawit kecewa, karena dampaknya bukan hanya tentang kesejahteraan tetapi juga ekonomi daerah dan nasional," ungkapnya.

Sekedar info, Pemerintah Indonesia telah menambah alokasi pupuk bersubsidi sebesar Rp 28 triliun, menjadikan total anggaran pupuk subsidi tahun 2024 mencapai Rp 54 triliun. 

Meskipun terjadi peningkatan anggaran, petani kelapa sawit tetap merasa terpinggirkan karena tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.

Baca Juga: Kebijakan Ini Menggembirakan Petani